Dampak Ekonomi PSBB Jilid 2 Bagi Bisnis Restoran dan Hotel

Dampak Ekonomi PSBB Jilid 2 bagi bisnis Restoran dan Hotel. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap dapat membawa dampak ekonomi yang mendalam bagi bisnis hotel dan restoran. Padahal, masa transisi sebelumnya telah membawa sedikit pertumbuhan bagi kedua bisnis tersebut.

“Dampaknya sudah pasti akan sama dengan kejadian dampak PSBB sebelumnya. Memang hotel tidak termasuk yang dilarang, dulu juga begitu, tapi kan kalau sudah pergerakan dibatasi pastinya akan berdampak ke bisnis hotel dan restoran,” ujar Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran kepada detikcom, Kamis (10/9/2020).

Konten :

Dampak PSBB Untuk bisnis Restoran dan Hotel

Okupansi hotel bisa menurun drastis ke level sebelum masa transisi. Demikian pula dengan restoran, meski masih diizinkan buka usaha secara take away, namun berisiko tinggi menurunkan permintaan pelanggan.

Bila bisnisnya terdampak, maka karyawannya juga ikut jadi korban. Pebisnis, lagi-lagi, terpaksa harus merumahkan karyawannya selama PSBB Jakarta nanti.

Selain Perhotelan, akan berdampak juga pada bisnis di gedung perkantoran ketika diwajibkannya kembali aturan bekerja dari rumah (WFH) kala PSBB total nanti. Meskipun diizinkan beroperasi, pergerakkan bisnis tidak berjalan signifikan.

Bisnis Membaik Akibat Pelonggaran PSBB

Sebelumnya pengusaha mulai merasakan dampak dari pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut kondisi bisnis mulai membaik meski belum 100% pulih. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menjelaskan ada beberapa indikator dari pulihnya kondisi bisnis, seperti penjualan semen dan sepeda motor. Bahkan, beberapa pengusaha mulai mempekerjakan pegawainya yang sempat dirumahkan karena dampak covid-19.

Terutama di restoran dan (industri) makanan minuman meski baru 50% sampai 60%,” kata Rosan dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (21/7). Sebelumnya Rosan pernah mengatakan bahwa 6 juta pegawai dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat covid-19. Bahkan saat itu dia menyatakan angka ini belum termasuk pekerja di sektor informal.

Alasan Gubernur Anies Memberlakukan Psbb

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan kembali pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di Ibu Kota Jakarta. Anies punya alasan karena kasus Covid-19 di DKI naik signifikan dalam 12 hari terakhir.

Dia menjelaskan, dengan kondisi yang berbeda dalam 12 hari terakhir, mesti ada perumusan kebijakan PSBB lebih ketat. Anies menyebut kenaikan ini dengan merujuk data per 30 Agustus yang jumlah kasus positif di DKI tercatat sebanyak 7.969.

Namun, angka terus terus naik dalam 12 hari terakhir yang bertambah 3.864 kasus. “Atau bertambah 49 persen dibanding akhir Agustus,” ujar Anies dalam konferensi pers dari Balai Kota DKI secara virtual pada Minggu (13/9/2020).