Strategi Bisnis 2022 : Hati-Hati Untuk Mewujudkan Kemudahan Bisnis

Strategi bisnis 2022 : Hati-hati untuk mewujudkan kemudahan bisnis. Nyaris tak beda dengan 2020. Perekonomian global tahun 2020 pun masih berselimut ketidakpastian. Maka, strategi pengelolaan ekonomi yang penuh kehati-hatian (prudent), sebagaimana telah dipraktikkan Indonesia sepanjang 2019 patut dipertahankan dan dilanjutkan sepanjang 2022.

Strategi Bisnis 2022 : Hati-Hati Untuk Mewujudkan Kemudahan Bisnis

Mengupayakan peningkatan kontribusi investasi baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional per 2020 masih sulit karena ketidakpastian global itu. Begitu pula dengan kontribusi dari ekspor. Maka, motor pertumbuhan yang masih layak diandalkan adalah konsumsi masyarakat dan maksimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun daerah (APBD). Untuk memelihara potensi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang, Pemerintah diharapkan fokus pada pengelolaan dua motor pertumbuhan itu.

Tidak kalah pentingnya adalah menjaga atau bahkan meningkatkan produktivitas UMKM di dalam negeri. Pemerintah disarankan untuk memberi perhatian lebih pada upaya mendorong peningkatan kinerja UMKM. Tahun- tahun terakhir ini, total pelaku UMKM di Indonesia sudah mendekati 60 juta. Mereka kreatif. Kemampuannya menyerap tenaga kerja pun sudah terbukti.

Kemudahan Berusaha

Tak hanya pebisnis berskala besar, bahkan UMKM pun masih merasakan sejumlah kesulitan untuk tumbuh dan berkembang, tak hanya dari aspek ketersediaan modal kerja melainkan juga dari sisi perizinan. Dengan begitu, ketika pemerintah akan all out memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB), aspirasi puluhan juta pelaku UMKM hendaknya juga didengarkan dan direspons oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Nilai tambah dari peran UMKM, baik bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi maupun penyerapan angkatan kerja, tidak selayaknya dianggap remeh.

Baca Juga: Program Accurate

Sektor bisnis dalam negeri, termasuk UMKM tentu saja, kini boleh berharap banyak dari rencana aksi pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan. Setelah bertahun-tahun mengupayakan harmonisasi peraturan pusat-daerah tak kunjung membuahkan hasil, Presiden Joko Widodo akhirnya menawarkan dan langsung menyiapkan rancangan Omnibus Law. Ini adalah undang-undang (UU) yang harus dibuat untuk merespons sebuah masalah strategis, dengan konsekuensinya pembatalan atau bahkan pencabutan sejumlah UU maupun peraturan-peraturan lainnya.

Omnibus Law yang sekarang dirancang pemerintah fokus pada eliminasi semua hambatan berusaha dan investasi, utamanya adalah UU perpajakan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Artinya, tujuannya mewujudkan EODB itu. Apalagi, melengkapi rencana pengajuan proposal Omnibus Law itu, pemerintah juga bertekad mengoptimalkan sistem online single submission (OSS), meningkatkan efektivitas fungsi Satuan Tugas Percepatan Investasi, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi. Juga implementasi tax holiday dan super deduction tax (pemotongan/insentif pajak khusus), dan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) plus Kawasan Industri.

Related Posts : .

Strategi Bisnis 2021